Selamat Datang
Lembaga Bantuan Hukum Sardja Hadi Sardjana
Fiat justitia ruat caelum
Dinas Sosial berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Agama terkait dengan permohonan dispensasi menikah. Dinas Sosial melakukan assessment atau penilaian terhadap calon pengantin dan keluarganya untuk memastikan apakah dispensasi menikah memang diperlukan.
Tidak semua pasangan dapat langsung melangkah ke pelaminan sesuai keinginan mereka karena berbagai alasan, termasuk batasan umur yang ditetapkan oleh hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia,
Semoga di Hari Raya Idul Fitri ini, Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, serta membuka lembaran baru yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Sekilas Info!!! LBH Sardja Hadi Sardjana Cuti Bersama Hari raya Idul Fitri 1445 H mulai Kamis, 4 April 2024 dan Masuk kembali Selasa, 16 April 2024.
Apa itu perjanjian pra nikah, mengapa sedang marak sekali di kalangan masyarakat, ketahui dan pahamilah dulu sebelum mengambil keputusan.
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga harus memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan
Perceraian adalah peristiwa yang mengubah dinamika keluarga secara drastis, terutama bagi anak-anak yang berada di tengah-tengahnya. Dalam beberapa kasus, dampaknya bisa sangat besar terhadap kesejahteraan psikologis anak-anak.
Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja, sikap dan perilaku jaksa dan pegawaiKejaksaan di dalam dan luar kedinasan. Di Indonesia sendiri kode etik kejaksaan sangat penting, karena lembaga kejaksaan memiliki tanggung jawab besar untuk mengadili suatu perkara pidana dan mendidik seseorang jaksa yang profesional dan jujur. Lalu, bagaimana pengaruh pengawasan Komisi Kejaksaan tersebut terhadap penegakan kode etik Jaksa?
Impelementasi Checks and Balances System sebagai sebuah sistem yang baru dalam ketatanegaraan Indonesia tentu belumlah sempurna, memerlukan proses yang matang dan waktu yang lama untuk mewujudkan sistem yang ideal. Checks and Balances System dalam pembentukan undang-undang telah mengarah pada konsep ideal. Namun, tentu problem dalam dinamika tersebut tidak mungkin pula dapat dihindarkan. Lantas apa saja problematika yang dialami negara Indonesia untuk mencapai Cheks and Balances System dalam pembentukan Undang-Undang.
